jangan di copas tanpa ijin yah """

Tugas

“Pendidikan Kewarganegaraan”

Nama Kelompok :

1.    Ary Dwi M

2.    Lutfy Kartini

3.    Satria

4.    Silvi

5.    Ulfa Fuji R

Sekolah Mengah Atas Negeri 1 Banjar

Jalan K.H Mustofa 1  Kota Banjar Tlp. (1265)741192 fax. (0265)2730889

Email : smansa.bjr@gmail.com Website : www.sman1banjar.sch.id

Tahun 2014

Soal :

1.       Simak isi teks proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 dan teks pembukaan uud 1945. Jelaskan hubungan antara keduanya!

2.       Jelaskan isi yang terkandung dalam setiap alinea pembukaan uud 1945!

3.       Tuliskan pokok pikiran pembukaan uud  1945 serta konsekuensinya bagi para penyelenggara negara.

4.       Berikan beberapa alasan bahwa pembukaan uud  1945 tidak dapat di ubah.

5.       Jelaskan maksud dari ‘equality before the law’ kaitannya dengan pasal-pasal uud 1945.

Jawab :

1.    Hubungan antara proklamasi dengan pembukaan uud 1945

Proklamasi kemerdekaan mempunyai hubungan yang erat, tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan undang-undang dasar 1945 terutama bagian pembukaan uud 1945. Proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan uud 1945 merupakan suatu kesatuan yang bulat. Apa yang terkandung dalam pembukaan uud 1945 merupakan suatu amanat yang luhur dan suci dari proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945.

 Makna proklamasi kemerdekaan yaitu pernyataan bangsa indonesia kepada diri sendiri maupun kepada dunia luar bahwa bangsa indonesia telah merdeka, dan tindakan-tindakan yang segera harus dilaksanakan berkaitan dengan pernyataan kemerdekaan itu, telah dirinci dan mendapat pertanggung jawaban dalam pembukaan uud 1945. Hal ini dapat dilihat pada :

1.      Bagian pertama (alinea pertama) proklamasi kemerdekaan (“kami bangsa indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan indonesia”) mendapat penegasan dan penjelasan pada alinea pertama sampai dengan alinea ketiga pembukaan uud 1945.

2.      Bagian kedua (alinea kedua) proklamasi kemerdekaan (“hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lainlain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”) yang merupakan amanat tindakan yang segera harus dilaksanakan yaitu pembentukan negara republik indonesia yang berdasarkan pancasila dan termuat dalam pembukaan uud 1945 alinea keempat.

Pembukaan uud 1945 dengan batang tubuh uud 1945 merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Apa yang terkandung dalam pembukaan uud 1945 telah dijabarkan kedalam pasal-pasal yang ada dalam batang tubuh uud 1945. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan uud 1945 dijelmakan dalam pasal-pasal undang-undang dasar 1945. Oleh karena itu dapat pula disimpulkan bahwa pembukaan uud 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan pasal-pasal undang-undang dasar 1945. Meskipun pembukaan uud 1945 mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan batang tubuh uud 1945, namun antara keduanya mempunyai kedudukan yang terpisah. Hal ini dikarenakan bahwa pembukaan uud 1945 merupakan pokok kaidah negara yang mendasar yang tidak dapat dirubah oleh siapapun kecuali oleh pembentuk negara. Untuk dapat dikatakan sebagai  pokok kaidah negara yang mendasar   harus memiiliki unsur-unsur mutlak, antara lain:

1.      Dari segi terjadinya, ditentukan oleh pembentuk negara dan terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuknya.

2.      Dari segi isinya, memuat dasar-dasar pokok negara, yaitu dasar tujuan negara baik tujuan umum maupun tujuan khusus, bentuk negara, dan dasar filsafat negara (asas kerokhanian negara).

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sub bab suasana kebathinan konstitusi pertama di atas, pembukaan undang-undang dasar 1945 telah memenuhi unsur-unsur sebagai pokok kaidah negara yang mendasar. Pembukaan uud 1945 juga memiliki hakikat kedudukan  hukum yang lebih tinggi dari pada pasal-pasal dalam batang tubuh undang-undang dasar 1945. Sedangkan batang tubuh uud 1945 yang merupakan penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan uud 1945 memiliki sifat supel, artinya dapat mengikuti perkembangan jaman sehingga memungkinkan untuk dilakukan perubahan yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan demikian jika kita mencermati hubungan antara proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan uud 1945 yang merupakan  hubungan  suatu  kesatuan  bulat,  serta hubungan  antara pembukaan uud 1945 dengan batang tubuh uud 1945 yang merupakan hubungan langsung, maka dapat disimpulkan bahwa proklamasi kemerdekaan mempunyai hubungan yang  erat, tidak  dapat  dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan undang-undang dasar 1945.

                Proklamasi Kemerdekaan dengan Pembukaan UUD 1945 merupakan hubungan  suatu  kesatuan  bulat,  serta hubungan  antara  Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945 yang merupakan hubungan langsung, maka dapat disimpulkan bahwa Proklamasi Kemerdekaan mempunyai hubungan yang  erat, tidak  dapat  dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Meskipun Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan Batang Tubuh UUD 1945, namun antara keduanya mempunyai kedudukan yang terpisah. Hal ini dikarenakan bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah Negara yang mendasar yang tidak dapat dirubah oleh siapapun kecuali oleh pembentuk Negara.

2.    Isi yang terkandung dalam setiap alinea

Pembukaan UUD 1945 berisi pokok pikiran pemberontakan melawan imperialisme, kolonialisme, dan fasisme, serta memuat dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain daripada itu, Pembukaan UUD 1945 yang telah dirumuskan dengan padat dan khidmat dalam empat alinea, dimana setiap alinea mengandung arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari. Mengandung nilai universal artinya mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh dunia, sedangkan lestari artinya mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. 

Alinea-alinea Pembukaan UUD 1945 pada garis besarnya adalah: 

Alinea I : terkandung motivasi, dasar, dan pembenaran perjuangan (kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan).
Alinea II : mengandung cita-cita bangsa Indonesia (negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur).
Alinea III : memuat petunjuk atau tekad pelaksanaannya (menyatakan bahwa kemerdekaan atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa).
Alinea IV : memuat tugas negara/tujuan nasional, penyusunan UUD 1945, bentuk susunan negara yang berkedaulatan rakyat dan dasar negara Pancasila.
Selanjutnya marilah kita uraikan satu persatu makna masing-masing Alinea Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut:

Alinea pertama : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Makna yang terkandung dalam Alinea pertama ini adalah menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia menghadapai masalah kemerdekaan melawan penjajah.
Alinea ini mengungkapkan suatu dalil obyektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, dan oleh karenanya harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa di dunia ini dapat menjalankan hak kemerdekaannya sebagai hak asasinya. Disitulah letak moral luhur dari pernyataan kemerdekaan Indonesia.
Selain mengungkapkan dalil obyektif, alinea ini juga mengandung suatu pernyataan subyektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan. Dalil tersebut di atas meletakkan tugas kewajiban bangsa/pemerintah Indonesia untuk senantiasa berjuang melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaaan setiap bangsa.
Alasan bangsa Indonesia menentang penjajahan ialah karena penjajahan itu bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Ini berarti setiap hal atau sifat yang bertentangan atau tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan juga harus secara sadar ditentang oleh bangsa Indonesia. Pendirian tersebut itulah yang melandasi dan mengendalikan politik luar negeri kita.

Aline kedua : “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”
Kalimat tersebut menunjukkan kebanggaan dan penghargaan kita akan perjuangan bangsa Indonesia selama ini. Hal Ini juga berarti adanya kesadaran keadaan sekarang yang tidak dapat dipisahkan dari keadaan kemarin dan langkah yang kita ambil sekarang akan menentukan keadaan yang akan datang. Dalam alinea ini jelas apa yang dikehendaki atau diharapkan oleh para "pengantar" kemerdekaan, ialah Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nilai-nilai itulah yang selalu menjiwai segenap bangsa Indonesia dan terus berusaha untuk mewujudkannya.
Alinea ini mewujudkan adanya ketetapan dan ketajaman penilaian :
1. Bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan;
2. Bahwa momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan;
3. Bahwa kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Alinea ketiga : “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”
Kalimat tersebut bukan saja menegaskan apa yang menjadi motivasi nyata dan materiil bangsa Indonesia, untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan motivasi spiritualnya, bahwa maksud dan tindakan menyatakan kemerdekaan itu diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa. Hal tersebut berarti bahwa bangsa Indonesia mendambakan kebidupan yang berkeseimbangan material dan spiritual serta keseimbangan kebidupan di dunia dan di akhirat.
Alinea ini memuat motivasi spiritual yang luhur dan mengilhami Proklamasi Kemerdekaan (sejak dari Piagam Jakarta) serta menunjukkan pula ketaqwaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat ridho-Nyalah bangsa Indonesia berhasil dalam perjuangan mencapai kemerdekaannya, dan mendirikan negara yang berwawasan kebangsaan.

Alinea keempat : “Kemudian daripada itu untuk membentuk susunan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan 13
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Alinea ini merumuskan dengan padat sekali tujuan dan prinsip-prinsip dasar, untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan dirinya merdeka.
Tujuan nasional negara Indonesia dirumuskan dengan "... Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kebidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial"
Sedangkan prinsip dasar yang dipegang teguh untuk mencapai tujuan itu adalah dengan menyusun kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan PancasiIa. Dengan rumusan yang panjang dan padat ini, alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus menegaskan:
1. Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuannya yaitu:melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
2. Negara Indonesia berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat;
3. Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3.  Pokok pikiran dan konsekuensi bagi penyelenggara negara

1)  Pokok Pikiran Pertama, yaitu “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini berarti bahwa negara menghendaki persatuan dengan menghilangkan faham golongan, mengatasi segala faham perseorangan. Dengan pengertian yang lain negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara  dia atas kepntingan golongan maupun perorangan.

2) Pokok Pikiran Kedua yaitu “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.

3) Pokok Pikiran Ketiga yaitu “Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan”.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang- Undang Dasar haruslah berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan/perwakilan.   

4) Pokok Pikiran Keempat yaitu “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. Hal ini menunjukkan konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan  penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

4.   Alasan nya anatara lain :

Secara obyektif Pembukaan UUD`45 itu tidak bisa diubah dan tidak boleh diubah sampai kapanpun dan oleh siapapun.
Adapun alasan-alasannya ialah sbb :

Alasan Pertama

Pembukaan UUD 1945 mencakup tentang pokok-pokok kaidah negara yang fondamental, seperti : sifat negara (alinea 2), bentuk negara (alinea 4), dasar negara (alinea 4), tujuan negara (alinea 4).
Dengan kata lain, Pembukaan UUD 1945 merupakan wujud utuh bangunan Negara RI. Sehingga apabila merubah Pembukaan UUD 1945, berarti merubah sifat negara, bentuk negara, dasar negara, tujuan negara. Dan ini sama halnya dengan merombak total bangunan Negara RI.
Alhasil, kalau merubah Pembukaan UUD 1945 maka secara otomatis merobohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sama sekali, dan mendirikan negara yang benar-benar baru lagi.
Oleh sebab itulah Pembukaan UUD 1945 tidak bisa diubah dan tidak boleh diubah

Alasan Kedua

“Maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia” (alinea 4  Pembukaan UUD 1945).
Mencermati kalimat diatas, Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan untuk segera disusunnya Batang tubuh UUD 1945.
Jadi Pembukaan UUD1945 ini menjadi landasan hukum atau payung hukum adanya Batang tubuh UUD`45.
Berarti secara hirarki tertib hukum, kedudukan Pembukaan UUD 1945 ini lebih tinggi dari kedudukan Batang tubuh UUD 1945.
Dan berdasar atas prinsip bahwa suatu peraturan hukum hanya dapat diubah oleh lembaga yang lebih tinggi atau yang sama kedudukannya, maka Pembukaan UUD 1945,  tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk oleh MPR hasil pemilu sekalipun. Karena keberadaan MPR itu dibentuk oleh Batang tubuh UUD 1945 / bab II / pasal 2, yang notabene kedudukan hukumnya ada dibawah Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Otomatis MPR tidak punya wewenang untuk mengubahnya, apalagi DPR atau Presiden.
Jadi  Pembukaan UUD`45 tidak bisa diubah dan tidak boleh diubah.

Alasan Ketiga

Didalam naskah akhir rumusan Pembukaan UUD`45 yang ditetapkan oleh PPKI pada tgl. 18 agustus 1945, draft kalimat dalam alinea ke 3 yang berbunyi “Atas Berkat Rohmat Alloh” itu diganti menjadi “Atas Berkat Rohmat Tuhan”.
Tapi anehnya, didalam Berita Republik Indonesia Tahun II nomor 7, kalimat yang muncul ialah “Atas Berkat Rohmat Alloh”, ini ajaib. (dinukil dari buku “Hubungan antara Proklamasi dengan Pembukaan dan Batang tubuh UUD`45” hal 227, karangan Letkol. J.W. Sulandra SH.).
Dalam sejarah tidak ada penjelasan siapakah yang mengembalikan dari sebutan “Tuhan” menjadi sebutan “Alloh” lagi, padahal yang telah disahkan oleh PPKI adalah yang berbunyi : “Atas Berkat Rohmat Tuhan”.
Seakan-akan proses perubahan kalimat ini atas Kehendak Alloh.
Siapakah yang mengganti kalimat itu? Dicari-cari dalam sejarah tidak ada yang tahu.
Tapi kenapa bisa berganti?
Inilah yang menjadi alasan lain berikutnya mengapa Pembukaan UUD 1945 tidak bisa diubah dan tidak boleh diubah.

Alasan Keempat

Didalam Pembukaan UUD 1945 alinea 3 yang berbunyi : “Atas Berkat Rohmat Alloh Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.
Pernyataan ini menunjukkan suatu ikrar akan keyakinan hidup religius yang mendalam dari Bangsa Indonesia.
Oleh karena 'kemerdekaan' (satu paket yg meliputi Pancasila, Proklamasi 17 agustus, dan Pembukaan UUD 1945) yang diraih Bangsa Indonesia itu merupakan Karunia Alloh (“Atas Berkat Rohmat Alloh”) maka manusia tidak berhak mengubah Karunia Alloh tersebut.


Alasan Kelima..

Pembukaan UUD 1945 hakekatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih terperinci dengan memuat pokok2 pikiran untuk mendirikan negara dengan segala aspek kelengkapannya.
Alinea 3 yang berbunyi : “maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”, substansi kalimatnya sama dengan pokok yang pertama dalam teks Proklamasi (pernyataan kemerdekaan).
Dan alinea 4 yang berbunyi : “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia...............sampai akhir”, substansi kalimatnya sama dengan pokok yang kedua dalam teks Proklamasi (tindakan2 yang harus segera diselenggarakan sehubungan dengan pernyataan kemerdekaan itu). Sehingga, apabila merubah  Pembukaan UUD                1945 maka secara tidak langsung 'menganulir' Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 agustus  1945, yang menjadi garis demarkasi antara era penjajahan dengan era berdirinya Negara RI.

Mengubah Pembukaan UUD 1945 sama halnya dengan tidak mengakui Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan tidak mengakui berdirinya Negara RI. Oleh sebab itu Pembukaan UUD 1945 tidak bisa diubah dan tidak boleh diubah.

5.    Maksud dan kaitannya dengan pasal-pasal UUD 1945 :

Equality before the law dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau equality before the law adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin Rule of Law yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. 

UUD 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Pasal 27 ayat (1). Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum  yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama di depan hukum.

Kedudukan berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada diatas hukum. ‘No man above the law’, artinya  tidak keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subyek hukum, kalau ada subyek hukum yang memperoleh keistimewaan menempatkan subyek hukum tersebut berada diatas hukum.

Sementara yang dimaksudkan dengan kedudukan yang sama dalam hukum” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menurut Solly Lubis meliputi baik bidang hukum privat maupun hukum publik, dengan demikian setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dengan mempergunakan kedua kelompok hukum tersebut dan jika ditilik selanjutnya tampak bahwa “hukum” yang dimaksud sebagai alat, sudah mencakup segi-segi keperdataan dan kepidanaan, serta cabang-cabang hukum publik lainnya, seperti hukum tata negara, hukum tata pemerintahan, hukum acara pidana/perdata dan sebagainya.